Berita  

Gawat! Rokok Diduga Ilegal Menjamur di Medan hingga Tebing Tinggi, Sales Bebas Pasok ke Kios dan Warung

banner 120x600
banner 468x60

MEDAN | MonNews.id – Peredaran rokok yang diduga ilegal di Kota Medan hingga Kota Tebing Tinggi, bahkan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Utara, menjadi sorotan. Aktivitas penjualan rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi tersebut disebut-sebut semakin marak dan berlangsung secara terbuka.

Berdasarkan pemantauan awak media di lapangan pada Kamis (12/11/2026), sejumlah kios dan warung di wilayah Kota Medan hingga Tebing Tinggi diduga menjual berbagai merek rokok yang tidak terlihat menggunakan pita cukai resmi.

banner 325x300

Beberapa merek yang ditemukan antara lain ST Berry Vubes, Lufman, Helium, serta sejumlah merek lainnya.

Peredaran rokok tersebut tidak hanya ditemukan di kios-kios tertentu, tetapi diduga telah menjangkau warung pinggir jalan hingga kawasan permukiman dan pelosok desa.

Ironisnya, penjualan rokok tersebut disebut tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejumlah sales bahkan diduga aktif mendatangi kios dan warung untuk menawarkan sekaligus memasok produk rokok tersebut.

“Sales-nya datang menawarkan langsung ke warung-warung. Kalau pemilik kios mau, barangnya langsung diberikan untuk dijual,” ujar seorang pemilik warung di kawasan Medan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Pola pemasaran dengan sistem sales keliling tersebut dinilai cukup agresif. Para sales diduga mendatangi warung satu per satu dengan menawarkan harga lebih murah serta keuntungan penjualan yang lebih besar dibandingkan rokok bercukai resmi.

Harga yang relatif murah membuat produk tersebut berpotensi menjangkau berbagai kalangan konsumen, termasuk anak-anak dan remaja.

Kondisi ini turut menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama para orang tua.

“Anak sekolah sekarang mudah membeli rokok dengan harga murah. Kemasannya menarik dan rasanya bermacam-macam. Ini yang kami khawatirkan,” ungkap seorang orang tua siswa di Medan.

Mengancam Kesehatan dan Merugikan Keuangan Negara

Selain persoalan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan konsumen.

Produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan terkait informasi kandungan serta standar keamanan produk.

Di sisi lain, apabila terbukti beredar tanpa pelunasan cukai sebagaimana diwajibkan, praktik tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara.

Padahal, penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Berpotensi Melanggar Undang-Undang Cukai

Peredaran hasil tembakau tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran di bidang cukai.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan perubahan terkait dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sanksi pidana maupun denda dapat dikenakan apabila unsur pelanggaran terbukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

Menyikapi dugaan maraknya peredaran rokok ilegal tersebut, masyarakat dan kalangan media mendesak instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh.

Bea Cukai diminta menjadi garda terdepan dalam melakukan operasi pengawasan, memeriksa legalitas pita cukai, serta menelusuri jalur distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasokan rokok tersebut.

Polri dan Kejaksaan juga diharapkan menindaklanjuti informasi serta melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Sementara itu, Pemerintah Kota Medan bersama Satpol PP diharapkan meningkatkan sosialisasi, mengumpulkan informasi dari masyarakat, serta berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan terpadu.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Penelusuran tidak cukup hanya menyasar kios atau warung sebagai tempat penjualan, tetapi juga harus mengungkap sumber pasokan, jalur distribusi, hingga pihak yang diduga menjadi pemasok utama.

Jika dugaan tersebut terbukti, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.

(Red / Tim)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *